Frequently Ask Questions

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

Lembaga-lembaga yang berperan langsung dalam pelaksanaan KPBU antara lain Kementerian PPN/BAPPENAS sebagai koordinator KPBU, Kementerian Keuangan melalui DJPPR dalam memberikan Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, dan Kementerian/Lembaga/Daerah/BUMN/BUMD sebagai PJPK. Selain itu untuk mempercepat tahapan KPBU juga dibentuk lembaga-lembaga pendukung , seperti Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang diganti menjadi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang dapat berperan sebagai Badan Penyiapan dalam pendampingan dan/atau pembiayaan kepada PJPK, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai instrumen penjaminan pembangunan infrastruktur.

Selain lembaga-lembaga tersebut, terdapat organisasi kelembagaan yang wajib dibentuk dalam pelaksanaan KPBU. Antara lain Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yaitu Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJPK sektor infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga/Daerah-nya, apabila dalam perundang-undangan diatur KPBU diselenggarakan oleh BUMN/BUMD, maka BUMN/BUMD tersebut yang akan bertindak selaku PJPK.

Simpul KPBU dibentuk oleh PJPK bertugas dalam setiap tahapan KPBU dan melekat pada unit kerja yang sudah ada di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah. Panitia Pengadaan dibentuk untuk pengadaan Badan Usaha Pelaksana. Badan Penyiapan adalah Badan Usaha/institusi/organisasi nasional atau internasional, yang melakukan pendampingan dan/atau pembiayaan kepada PJPK dalam tahap penyiapan hingga tahap transaksi KPBU. dan Badan Usaha Pelaksana yaitu Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau yang telah ditunjuk secara langsung.
LINTAS PUPR merupakan kepanjangan dari Layanan Informasi Investasi dan Konsultasi Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. LINTAS PUPR merupakan sebuah aplikasi yang dikelola oleh Dirjen Bina Konstruksi. Aplikasi ini dibangun untuk memberikan layanan informasi seputar investasi infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Selain layanan informasi, dalam aplikasi ini juga memiliki fasilitas konsultasi baik online maupun offline dengan para narasumber yang memiliki kompetensi dibidangnya. 
  1. Layanan Informasi, memberikan informasi proyek-proyek investasi bidang PUPR, informasi mengenai ketentuan-ketentuan dalam regulasi dan kebijakan  investasi di bidang PUPR, informasi pedoman-pedoman dan kajian investasi bidang PUPR yang terpadu dan satu pintu.
  2. Layanan Konsultasi, memberikan penjelasan mengenai proyek investasi sesuai kebutuhan pelanggan, regulasi, kebijakan dan pengetahuan investasi infrasruktur. Layanan ini juga dapat memberikan saran serta penjelasan mengenai suatu kebijakan atau proyek yang secara realtime dan dapat diakses secara mudah.
  3. Layanan Fasilitasi, memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian permasalahan proyek investasi infrastruktur bidang PUPR.