Profil

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat yang dijabarkan kembali dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan konstruksi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Perpres RI No. 15 Tahun 2015 dan Permen PU No. 15 Tahun 2015, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi

  1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi
  3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang di laksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah
  4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di biang pembinaan jasa konstruksi
  5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi
  6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi
  7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan Permen PU No. 08 Tahun 2010 terdiri atas :

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal
  2. Direktorat Bina Investasi Infrastruktur
  3. Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  4. Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi
  5. Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
  6. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan.