Regulasi Sektoral

team-detail

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
09 Tahun 2017

Tata Cara Pemilihan Badan Usaha Sebagai Mitra Pemanfaatan BMN Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air/Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro/Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Untuk mencapai ketahanan energi, perlu dilakukan peningkatan kemanfaatan infrastruktur sumber daya air melalui pemanfaatan barang milik negara dalam rangka penyediaan infrastruktur berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga air/pembangkit listrik tenaga minihidro/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/pembangkit listrik tenaga surya dengan mekanisme sewa. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa sewa dapat dilakukan terhadap infrastruktur sumber daya air dan/atau BMN SDA untuk pembangunan pembangkit listrik.

217.42 KB
team-detail

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
01 Tahun 2017

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan Tol

Peraturan ini menselaraskan peraturan pengadaan badan usaha untuk pengusahaan jalan tol terdahulu. Dengan terbitnya peraturan-peraturan baru terkait KPBU seperti Perpres 38 tahun 2015 dan Permen PPN 04 Tahun 2015 maka pengadaan badan usaha jalan tol perlu di sinkronisasikan melalui Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini adalah sebagai pedoman bagi Menteri, BPJT, Panitia, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol, baik yang diprakarsai oleh Pemerintah (solicited project) maupun yang diprakarsai oleh Badan Usaha (unsolicited project) dan untuk menetapkan Badan Usaha yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi syarat dan kemampuan usaha ditinjau dari aspek administrasi, hukum, teknik dan keuangan dalam rangka Pengusahaan Jalan Tol.

402.29 KB
team-detail

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No. 19/PRT/M/2016

Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

175.32 KB
team-detail

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pekerjaan Umum No. 09/2016

Tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam Pemanfaatan SDA untuk Pembangunan PLTA/PLT Minihidro/PLT Microhidro

Untuk mencapai ketahanan energi, Pemerintah telah menetapkan pada Tahun 2025 untuk peran Energi Baru dan Energi Terbarukan harus mencapai minimum 23% (dua puluh tiga persen) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan pada Tahun 2050 paling sedikit 31% (tiga puluh satu persen) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sepanjang nilai keekonomiannya terpenuhi, untuk mencapai ketahanan energi sebagaimana dimaksud perlu dilakukan peningkatan kemanfaatan  infrastuktur sumber daya air melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam rangka penyediaan infrastruktur berupa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air/ Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro / Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro.Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat mengatur tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana sesuai dengan kewenangan masing-masing, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Pemanfaatan Infrastruktur Sumber Daya Air Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air/Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro.

237.53 KB
team-detail

Peraturan Pemerintah
Nomor 122 tahun 2015

Sistem Penyediaan Air Minum

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan serta untuk memenuhi tanggung jawab Negara dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

1.61 MB
team-detail

Peraturan Pemerintah
Nomor 121 tahun 2015

Pengusahaan Sumber Daya Air

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

492.99 KB
team-detail

Peraturan Pemerintah
No. 30/2015

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Dalam rangka percepatan dan efektivitas penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bekerjasama dengan badan  usaha, dipandang perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan tetap menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

387 KB
team-detail

Peraturan Pemerintah
Nomor 43/2013

Jalan Tol

Dalam rangka percepatan perwujudan pembangunan jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial, Pemerintah dapat mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol. Ketentuan mengenai pengusahaan jalan tol oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud belum diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

139.76 KB
team-detail

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 21/2012

Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol

Dalam pelaksanaan pengadaan pengusahaan Jalan Tol yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan belum mememnuhi kebutuhan Pengaturan Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol.

2.44 MB
team-detail

Undang-Undang
no. 2 tahun 2017

Jasa Kontruksi

Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan  berdasarkan  masyarakat adil dan  makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sektor jasa  konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan  sebagai pendukung  bangunan Yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktifitas social ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hokum. Undang -undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Undang – Undang tentang Jasa Konstruksi.

8.8 MB