Regulasi Seputar KPBU

team-detail

Peraturan Menteri Kementerian PUPR
21/PRT/M/2018

Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Unit Organisasi dan pemangku kepentingan mengenai tata cara Pelaksanaan KPBU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, baik yang diprakarsai oleh pemerintah (solicited project) maupun yang diprakarsai oleh Badan Usaha (unsolicited project). 287.73 KB
team-detail

Peraturan Menteri Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
29 Tahun 2018

TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA ATAS PRAKARSA MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA DAERAH

Ruang lingkup Peraturan Lembaga ini yaitu Pengadaan Badan Usaha Pelaksana untuk Proyek KPBU atas prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah (solicited).

768.05 KB
team-detail

Peraturan Presiden
No. 58 Tahun 2017

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

1.36 MB
team-detail

Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 96 Tahun 2016

Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah. Permendagri ini menjadi payung hukum bagi pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha khususnya yang menggunakan mekanisme pembayaran atas ketersediaan layanan. Dalam Permendagri ini, diatur bahwa pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal, dan ketepatan sasaran penggunaannya

135.99 KB
team-detail

Peraturan Menteri Keuangan
129 Tahun 2016

Fasilitas Dalam Rangka penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK. 08/20 15 tentang Fasilitas Dalam Rangka menyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur telah diatur mengenai mekanisme fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis (project development fund). Dalam rangka mendukung usaha mewujudkan ketahanan energi nasional dan menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak nasional serta mengurangi ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak, Pemerintah perlu menyediakan fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi. Dalam rangka mendukung upaya percepatan Pembangunan Kilang Minyak melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 20 15 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Di Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menyediakan fasilitas penyiapan Pembangunan Kilang Minyak dan/atau pendampingan transaksi. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis (project development fund) sebagaimana dimaksud pada huruf diatas perlu diatur mengenai fasilitas pendampingan transaksi, penyiapan dengan proyek dan mekanisme penggantian biaya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kuangan Nomor 265/PMK. 08/20 15 tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

255.7 KB
team-detail

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No. 691.2/KPTS/M/2016

Pembentukan Simpul KPBU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 44 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur mengamanatkan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah untuk menunjuk unit kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah sebagai Simpul KPBU. Melalui Keputusan Menteri ini, Menteri PUPR menunjuk Ditjen Bina Konstruksi sebagai Simpul KPBU Kementerian PUPR. Diharapkan dengan ditunjuknya Simpul KPBU, pembangunan pembiayaan infrastruktur PUPR dengan anggaran non APBN/APBD dapat meningkat

125.97 KB
team-detail

Peraturan Menteri Keuangan
265/PMK. 08/2015

Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK. 08/2015 tentang Fasilitas Dalam Rangka menyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur telah diatur mengenai mekanisme fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis (project development fund). Dalam rangka mendukung usaha mewujudkan ketahanan energi nasional dan menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak nasional serta mengurangi ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak, Pemerintah perlu menyediakan fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi. Dalam rangka mendukung upaya percepatan Pembangunan Kilang Minyak melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta  melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 20 15 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Di Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menyediakan  fasilitas peny1apan Pembangunan Kilang Minyak dan/atau pendampingan transaksi. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis (project development fund) sebagaimana dimaksud pada huruf diatas perlu diatur mengenai fasilitas pendampingan transaksi, penyiapan dengan proyek dan mekanisme penggantian biaya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kuangan Nomor 265/PMK. 08/20 15 tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

753.64 KB
team-detail

Peraturan Menteri Keuangan
No. 170 Tahun 2015

Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi

Berdasarkan Pasal 1307 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK. 01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan telah diatur tugas pokok dan fungsi pengelolaan risiko fiskal termasuk pemberian Dukungan Pemerintah berupa Dukungan Kelayakan pada proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha merupakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendara Umum Negara telah diatur mengenai tugas dan fungsi Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) terkait Indikasi Kebutuhan Dana Bendahara Umum Negara (BUN) termasuk Indikasi Kebutuhan Dana Dukungan Kelayakan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/P!lv1K.Ol 1/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan U saha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

1.08 MB
team-detail

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
No. 4 Tahun 2015

Tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

Dalam rangka mendorong partisipasi badan usaha dan pemerintah dalam pelayanan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

1.96 MB
team-detail

Peraturan Presiden
No. 38 Tahun 2015

KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi, untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat. Untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan sosial, diperlukan pengaturan guna melindungi dan menjaga kepentingan konsumen, masyarakat, dan badan usaha secara berkeadilan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu mengatur kerjasama Pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur agar kerjasama tersebut dapat dilakukan secara luas, cepat, efektif, efisien, komprehensif, dan berkesinambungan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

279.45 KB
team-detail

Peraturan Menteri Keungan
No. 190 Tahun 2015

Pembayaran Ketersediaan Layanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005, telah diatur ketentuan mengenai pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sesuai dengan Pasal 7 ayat c, untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

1.57 MB
team-detail

Peraturan Menteri Keuangan
No. 260 Tahun 2010

Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU Petunjuk Teknis Penjaminan

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, perlu disusun Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud maka ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian Dukungan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2006 yang merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 perlu pula disesuaikan agar dalam pelaksanaannya dapat  dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana  perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.

364.35 KB
team-detail

Peraturan Presiden Republik Indonesia
78 Tahun 2010

Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

Peraturan Presiden ini merupakan dasar hukum pemberian penjaminan terhadap proyek KPBU di Indonesia. Penjaminan diberikan kepada kewajiban finansial PJPK atas terjadinya risiko yang dialokasikan kepada PJPK

966.22 KB
team-detail

Peraturan Menteri Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
No. 19 Tahun 2015

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksanan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang memenuhi tata kelola Pemerintahan yang baik sehingga dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha, perlu adanya ketentuan yang lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana KPBU dalam bentuk petunjuk pelaksanaan. Dengan diberlakukannya peraturan ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada proyek KPBU.

18.62 MB
team-detail

Peraturan Presiden
No. 44 tahun 2016

Daftar Negatif Investasi

Untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftru· Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk percepatan pembangunan dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Koperasi dan berbagai sektor strategis nasional serta meningkatkan daya saing ekonomi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dari dinamika globalisasi ekonomi, dipandang perlu mengganti ketentuan n1engenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal.

9.39 MB
team-detail

Peraturan Menteri Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
19 tahun 2015

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Dalam Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Untuk Penyediaan Infrastruktur

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengadaan badan usaha dalam KPBU yang memenuhi tata kelola pemerintah yang baik sehingga dapat bermanfaat dalam memperlancar penyediaan infrastruktur melalui KPBU

7.11 MB