Tata Kelola

Kelembagaan

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang KPBU, Kelembagaan KPBU di tingkat Kementerian /Lembaga Meliputi PJPK, Simpul KPBU, dan Tim KPBU.

Di lingkungan Kementerian PUPR, Unit Organisasi yang terkait dengan KPBU antara lain:

  1. Ditjen Bina Konstruksi sebagai Simpul KPBU;
  2. Badan Pengatur Jalan Tol yang mendapatkan pendelegasian kewenangan sebagai PJPK di infrastruktur Jalan Tol;
  3. Ditjen SDA, DItjen CK, Ditjen Penyediaan Perumahan yang akan membentuk Tim KPBU yang akan menyiapkan proyek KPBU dilingkungan masing-masing;
  4. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagai Perencanaan Proyek KPBU di lingkungan Kementerian PUPR;
  5. dan Badan Penelitian dan Pengembangan yang akan merumuskan NSPK teknis infrastruktur PUPR. halo


Tim

Berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 691.2/KPTS/M/2016 tentang Penujukan Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berikut ini Tim KPBU yang terdiri dari :

PENGARAH

Ketua
Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Anggota

  1. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi
  2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
  3. Direktur Bina Investasi Infrastruktur
  4. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
  5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
  6. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya
  7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
  8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan


PELAKSANA

Ketua
Kepala Sub Direktorat Penyiapan Kebijakan Investasi Infrastruktur

Sekretaris
Kepala Seksi Sinkronisasi

Anggota

  1. Kepala Sub Direktorat Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
  2. Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Dan Mitigasi Resiko Investasi Infrastruktur
  3. Kepala Sub Direktorat Pasar Investasi Infrastruktur
  4. Kepala Seksi Pola Pembiayaan
  5. Kepala Seksi Pola Investasi Kepala Seksi Pemantauan Dan Evaluasi
  6. Kepala Seksi Fasilitasi Investasi
  7. Kepala Seksi Mitigasi Resiko
  8. Kepala Seksi Pasar Nasional
  9. Kepala Seksi Pasar Internasional


Unit Kerja Lainnya

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) adalah badan yang berwenang untuk melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol meliputi pengaturan, pengusahaan dan pengawasan Badan Usaha Jalan Tol. Keberadaan BPJT diamanatkan oleh Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol.

Terkait dengan wewenang pengusahaan, BPJT berusaha mendorong keterlibatan Badan Usaha dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan jalan tol. Dalam rangka menyediakan informasi dan mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan jalan tol maka disusunlah Buku Peluang Investasi Jalan Tol di Indonesia. Buku ini menyediakan informasi tentang jalan tol di Indonesia secara umum dan ruas-ruas jalan tol yang sudah operasi, memiliki PPJT dan sedang dalam persiapan tender sebagai peluang bagi sektor swasta untuk ikut berperan.

Website lembaga http://bpjt.pu.go.id


Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM)

Dasar Hukum Pembentukan BPPSPAM :

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
  3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

BPPSPAM merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Tugasnya membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penyelengaraan SPAM yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) penyelenggara SPAM.

Sesuai amanat Pasal 37 Peraturan Pemerintah 122 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), BPPSPAM merupakan bentuk revitalisasi dari Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang sudah ada sebelumnya. Sebagai bentuk revitalisasi, BPPSPAM memiliki tugas dan fungsi yang lebih fokus dan spesifik dari tugas dan fungsi sebelumnya.

Berdasarkan Pepres Nomor 90 Tahun 2016, BPPSPAM menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu : Penilaian kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dalam rangka pemenuhan persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan sistem penyediaan air minum. Memfasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dalam rangka pemenuhan persyaratan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan sistem penyediaan air minum. Pemberian rekomendasi kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah. Pemberian rekomendasi kepada pemerintah pusat dan Pemda dalam rangka menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dengan pelanggan.

Website lembaga http://www.bppspam.com